Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus di Kampung Batu-Batu

Rinda Suriani; Syarifuddin Syarifuddin; Ma’rifah Yuliani

doi:10.59024/jumek.v4i3.771

Authors

Rinda Suriani Universitas Muhammadiyah Berau
Syarifuddin Syarifuddin Universitas Muhammadiyah Berau
Ma’rifah Yuliani Universitas Muhammadiyah Berau

DOI:

https://doi.org/10.59024/jumek.v4i3.771

Keywords:

APBK, Batu-Batu Village, Community Welfare, Village Development Index, Village Transfer Funds

Abstract

This study evaluates the management of village revenues in Kampung Batu-Batu derived from government transfer funds comprising Village Funds (DD), Village Fund Allocations (ADD), and Local Tax Revenue Sharing (DBH) and their impact on community welfare for the period 2021 2025. Under Law No. 6/2014, village revenues are classified into three groups: Village Own Revenue (PAD), transfer funds, and other revenues. Kampung Batu-Batu relies almost entirely on transfer funds, as PAD and other revenue sources remain negligible. The research uses a quantitative method approach, through the analysis of five-year APBK data. Findings indicate that income realization consistently exceeded targets (100,28% 100,64%), while budget absorption improved markedly from 86,14% (2021) to 97,02% (2025 reflected in a 72,3% reduction in SILPA. Expenditure allocation remains dominated by physical infrastructure (average 43,5%), with economic empowerment programs accounting for only an average 9,3%. Kampung Batu-Batu's Village Development Index (IDM) improved from 'Developing' to 'Advanced' status; however, community economic growth remains temporary due to insufficient UMKM and BUMK investment. Geographic constraints and fiscal dependency on transfer funds constitute structural barriers to sustainable welfare improvement.

References

Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau. (2025). Kecamatan Gunung Tabur dalam Angka 2025. Tanjung Redeb: BPS Kabupaten Berau.

Halim, A. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah. Jakarta: Salemba Empat.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2024). Status Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Berau Tahun 2024. Jakarta: Kemendesa PDTT.

Lestari, P. (2022). Akuntabilitas dan Efektivitas Penyerapan Anggaran Transfer Keuangan Desa di Sektor Publik. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 17(1), 45-58.

Mardiasmo. (2018). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi). Yogyakarta: Penerbit Andi.

Nugraha, A. (2024). Multiplier Effect Pengelolaan Dana Transfer Desa Terhadap Penguatan Ekonomi Domestik Pedesaan. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 22(2), 112-126.

Pemerintah Kampung Batu-Batu. (2022). Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Kampung (IPPK) Kampung Batu-Batu Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021. Berau: Pemerintah Kampung Batu-Batu.

Pemerintah Kampung Batu-Batu. (2023). Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Kampung (IPPK) Kampung Batu-Batu Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022. Berau: Pemerintah Kampung Batu-Batu.

Pemerintah Kampung Batu-Batu. (2024). Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Kampung (IPPK) Kampung Batu-Batu Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023. Berau: Pemerintah Kampung Batu-Batu.

Pemerintah Kampung Batu-Batu. (2025). Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Kampung (IPPK) Kampung Batu-Batu Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024. Berau: Pemerintah Kampung Batu-Batu.

Pemerintah Kampung Batu-Batu. (2026). Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Kampung (IPPK) Kampung Batu-Batu Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025. Berau: Pemerintah Kampung Batu-Batu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123.

Pratama, R. (2023). Analisis Spasial dan Fiskal Pembangunan Desa: Infrastruktur vs Pemberdayaan Ekonomi. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 14(3), 201-215.

Rahmawati, S. (2023). Kontribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM). Jurnal Tata Kelola & Akuntansi Publik, 9(2), 89-101.

Sapitri, A., & Alexandro, R. (2021). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 10(2), 310-322.

Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi ke-2). Bandung: Alfabeta.

Tang, S., et al. (2022). The Impact of Village Fund Allocation on Rural Community Welfare Indicators. International Journal of Social Sciences, 5(3), 144-155.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). Economic Development (12th ed.). New York: Pearson.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Wardaya, T. (2022). Tata Kelola Keuangan Desa dan Hambatan Struktural Pengentasan Kemiskinan Berbasis Fiskal Otonom. Jurnal Administrasi Publik, 13(2), 175-189.