Peran Pemerintah Desa di Bidang Pertanahan di Desa Pledo, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur

Apriyanti P.A. Meo Ebang; Stephanie Perdana Ayu Lawalu; Frans Nyong

doi:10.59024/jnb.v2i3.381

Authors

Apriyanti P.A. Meo Ebang Universitas Katolik Widya Mandira
Stephanie Perdana Ayu Lawalu Universitas Katolik Widya Mandira
Frans Nyong Universitas Katolik Widya Mandira

DOI:

https://doi.org/10.59024/jnb.v2i3.381

Keywords:

Village Government, Ownership, Land, Pledo Village

Abstract

Indonesia is known as agricultural country, where most of the citizen work and lives cannot be separated from land to meet their daily needs. Land is very valuable for the community because it is the place where people live and work to meet their daily needs, and also because of its high value having a land acts as a long term investment for the owner. However, in Indonesia land problem often arise as a result of land ownership disputes. The problem experienced by people in Pledo Village, Witihama District, East Flores Regency, caused by a situation where people usually claim ownership of a land which has been inherited from their ancestors, but without any legal ownership sertificate. This problem has occurred so often that it has disadvantaged all the activities of the community in Pledo Pledo Village.So the aim of this community service activity is to give information about the role of the local village government in mediating land conflicts and in the making of land ownership certificate.

References

Atikah, N. (2022). Kedudukan Surat Keterangan Tanah sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia. Notary Law Journal, 1(3), 263–289. https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.29

c. flores. (2019). No TitleΕΛΕΝΗ. Αγαη, 8(5), 55.

Hatia, S., Basuki, A., Pujiwati, Y., & Zamil, Y. S. (2022). PEMERINTAHAN DESA LEGAL PROTECTION OF UNREGISTERED LAND RIGHTS OWNER WHO ARE DAMAGED DUE TO MALADMINISTRATION OF VILLAGE GOVERNMENT kepentingan yang tentu memerlukan penertiban dan pengaturan dalam penggunaannya . Untuk menghindari kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah yang mencakup tiga hal yakni kepastian mengenai objek Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 . sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

Horukie, A. (2015). Peranan Pemerintah Desa Memberi Perlindungan Hak Milik Atas Tanah Masyarakat di Desa Ponto Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. Acta Diurna.

Masriani, Y. T. (2022). PARTISIPASI PEMERINTAH DESA DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) (Studi. Jurnal Usm Law Review, 5(2), 539. https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/5777

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah , biasanya hanya berupa letter C . Letter C adalah buku yang disimpan aparatur desa , yang sebenarnya adalah Kelurahan , yang dilakukan secara aktif . Permasalahan yang sangat sering timbul terkait buku letter C ini. 2.

Sadewa, Y. W., & Hafidz, J. (2017). Peran Ppat Dalam Penyerahan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Oleh Pengembang Perumahan Kepada Pemerintah Kota Semarang. Jurnal Akta, 4(2), 158. https://doi.org/10.30659/akta.v4i2.1778

Sadpri, J. (2017). Proses Dan Syarat Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia. Lex Privatum, 2(3), 28–38. https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/9024/5017

Sibuea, H. Y. P. (2011). Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali. Negara Hukum, 2(2), 287–306.

Tahun, N. (2017). Bupatiflorestimur provinsi nusa tenggara timur.

Widyawati, T. I. (2016). Pengendalian Penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik Pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang. Jurnal Ilmu Administrasi : Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi, 269–284. http://stialanbandung.ac.id/ojs/index.php/jia/article/view/90